GridHot.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS, pada Rabu (25/11/2020) dini hari.Penetapan tersangka itu membuat Edhy Prabowo mundur dari jabatannya sebagai Menteri KKP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.Meski demikian, jabatan yang disandang sementara oleh Luhut diperkirakan tidak akan lama dan segera ada pengganti definitif.
Lalu siapa yang akan menduduki jabatan Menteri KKP?
Melansir WartaKotalive.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dianggap memiliki peluang cukup besar untuk menjadi menteri Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang menyatakan mundur dari Menteri KKP karena terkait dugaan kasus ekspor benih lobster.Pengamat Politik dari Indo Barometer M Qodari mengatakan beberapa alasan."Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).Menurut dia peluang Fadli Zon jadi menteri cukup tinggi jika Presiden Jokowi cuma mengganti jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo, rekan separtai Fadli Zon.
"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan. Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," ujar Qodari.Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019.M Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi."Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar Qodari.
Baca Juga: Ikut Rombongan Menteri KKP dari Amerika, Ali Ngabalin Ngaku Diberi Jalur Khusus oleh KPK, Tangisnya Pecah Saat Ungkap Momen Edhy Prabowo DitangkapDengan demikian, menurut Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti."Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.Sebaiknya Bukan Orang ParpolSementara itu, Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan."Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan."Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.Prediksi reshuffleSementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.
Baca Juga: Buat KPK Kalang Kabut Mencarinya, Inilah Sosok Andreau Pribadi, Staf Khusus Edhy Prabowo yang Pegang Peranan Penting dalam Eskpor Benih LobsterSalah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet."Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).Menurut Arya, peristiwa ini bakal jadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.Apalagi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun.Apalagi, sekitar lima bulan lalu Jokowi juga sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di depan para menterinya.Namun, ancaman itu belum dieksekusi Jokowi hingga saat ini.
Arya menduga, reshuffle tidak hanya akan dilakukan terhadap jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi juga sejumlah menteri lain yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.Bisa jadi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, menteri-menteri yang dirombak adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau ekonomi.Sebab, Presiden menginginkan sosok dengan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk pulih dari situasi pandemi"Jadi mungkin momentum ini akan digunakan oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan melakukan reshuffle," ujar Arya."Dugaan saya sih mungkin tidak hanya di Menteri KKP saja, tetapi juga akan menyasar kementerian-kementerian lain yang underperformances," tuturnya.Terkait sosok pengganti Edhy, menurut Arya, bisa jadi Jokowi menunjuk kader Partai Gerindra, partai yang semula menaungi Edhy.
Baca Juga: Inilah Sosok Suharjito, Tersangka Pemberi Suap Benur ke Edhy Prabowo, dari Pengecer Daging Lokal Hingga Jadi Direktur Perusahaan BesarNamun demikian, tak menutup kemungkinan Presiden menunjuk kalangan profesional non partai.Arya menyebutkan, saat reshuffle Kabinet Kerja, Jokowi pernah memangkas kursi menteri yang diduduki kader partai dan diganti dengan kalangan profesional.Akan tetapi, sekalipun pengganti Edhy nantinya bukan dari Gerindra, Arya meyakini bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan tetap mendapat kursi penting di kementerian yang sama."Tapi tentu dalam politik nggak ada yang benar-benar hilang. Kalau misalnya jabatan untuk KKP ini dipangkas oleh Gerindra, Gerindra akan diberikan posisi yang lain juga. Kan ada deal-deal-nya, kompensasinya juga," kata dia. (Tribunnews.com/Kompas.com)Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul "Fadli Zon Disebut akan Gantikan Edhy Prabowo, Pengamat: Jangan dari Parpol Nanti Disalahgunakan"
(*)