Gridhot.ID - Program vaksinasi Covid-19 pemerintah sudah mulai berjalan sejak Rabu (13/1/2021).
Pemerintah bahkan telah memesan tujuh jenis vaksin untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis.
Jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, sebagaimana diberitakan Kompas.com yakni yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc dan BioNTech dan Sinovac.
Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat yang menerima vaksin perdana diketahui mendapat suntikan vaksin Sinovac.
Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi memastikan masyarakat tidak bisa memilih vaksinnya karena ketersediaannya terbatas.
"Pemberian vaksin kepada sasaran sesuai ketersediaan vaksin ya. Jadi tidak ada opsi pilihan," katanya, Jumat (15/1/2021).
Akan tetapi nantinya setiap orang akan mendapat vaksin yang sama. Misalnya, seseorang mendapatkan vaksin Sinovac yang harus diberikan dalam 2 dosis. Jadi keduanya pasti dari Sinovac, bukan Pfizer atau lainnya.
"Iya pasti," tegasnya.
Meski banyak pihak yang menantikan vaksin Covid-19 sebagai salah satu harapan keluar dari pandemi, namun tak sedikit masyarakat yang menolak.
Penolakan muncul dengan berbagai alasan, salah satunya karena beberapa daerah menerapkan denda bagi penolak vaksin.
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai pun buka suara terkait pemerintah yang mengharuskan vaksinasi Covid-19.
Dilansir dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club (ILC), Minggu (17/1/2021), Pigai mengaku setuju untuk divaksin.
Namun, Pigai menyebut bahwa vaksinasi bukanlah menjadi kewajiban melainkan suatu hak bagi setiap warga negara.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga mengaku tidak menolak untuk disuntikkan vaksin.
Ia juga menghargai langkah dari pemerintah yang hadir untuk melayani kesehatan masyarakat.
Namun dikatakan Pigai, kesiapannya untuk divaksin itu dengan catatan dilakukan pada antrian yang terakhir.
"Saya termasuk orang yang setuju divaksin, tapi jumlah penduduk Indonesia kan 276 juta orang, saya yang ke-276 juta," ujar Pigai.
"Saya antri setelah 275 juta yang divaksin, baru saya 276," jelasnya.
Meski tidak menolak vaksinasi, Pigai menegaskan tidak setuju ketika pemerintah melakukannya dengan cara mewajibkan.
Pigai berharap soal mau atau tidaknya divaksin harus diserahkan kepada masing-masing warga yang bersangkutan.
"Itu hak dong, warga negara berhak menentukan karena saya leader dalam konteks ini memajukan soal HAM," kata dia.
"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, Pigai meminta pemerintah benar-benar sungguh-sungguh dalam program vaksinasi tersebut.
"Tapi jangan salah langkah, jangan memaksa," harapnya.
Ketika ditanya vaksin yang diinginkan, Pigai mengatakan tidak ingin divaksin dengan vaksin yang diumumkan oleh pemerintah saat ini.
"Seandainya divaksin, Bung Pigai itu pilih vaksin yang mana?" tanya Karni Ilyas.
"Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah hari ini karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro dan kontra," terangnya menutup.
"Saya pergi cari saya bisa beli sendiri, mau 10 juta, 20 juta yang penting saya bisa hidup, tapi saya kasih vaksin itu ke dokter Indonesia karena kita juga ikuti nasionalisme," kata Pigai.
"Tapi menyangkut hak hidup saya, saya sehat atau tidak, ditentukan oleh diri saya sendiri," tegasnya.
(*)
Source | : | Kompas.com,YouTube |
Penulis | : | Candra Mega Sari |
Editor | : | Candra Mega Sari |
Komentar