Pemerintah AS belum mengerahkan sanksi terberatnya terhadap konglomerat militer, salah satu yang akan memblokir semua transaksi dengan warga AS dan pada dasarnya menendang perusahaan yang ditunjuk keluar dari sistem perbankan AS.
Sebagaimana diketahui polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya 54 orang telah tewas sejak kudeta.
Sementara lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Presiden Joe Biden bulan lalu menggulirkan sanksi terhadap Myanmar, pada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta pemerintahan yang dipimpin sipil di negara Asia Tenggara itu, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor giok dan permata. (*)
Komentar