Bank Soal CPNS 2021, Intip Bocoran Materi TWK Resmi dari CAT BKN, Lengkap Dengan Bocorannya

GridHot.ID -Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK beberapa waktu lalu sempat heboh lantaran gagal dikerjakan oleh puluhan pegawai KPK.

Nah, agar tak gagal dalam seleksi, berikut contoh soal TWK SKD CPNS 2021 resmi dari Portal CAT BKN, Lengkap dengan jawaban dan pembahasan.

Melansir GridFame.id, diketahui jika salah satu tes pada Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) CPNS 2021 adalah Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.

TWK berjumlah 30 soal, jawaban benar bernilai 5 sedang jika salah nilainya 0.

Baca Juga: Jangan Senang Dulu, Lulus Passing Grade SKD CPNS 2021 Belum Tentu Bisa Lanjut SKB, Begini Ketentuannya

Penelusuran Tribun-timur.com dari laman Portal CAT BKN, berikut contoh soal untuk simulasi CPNS 2021 kurang lebih masih sama dengan CPNS sebelumnya.

Nah, berikut TRIBUN-TIMUR.COM bagikan Contoh Soal TWK SKD CPNS 2021 dilansir dari laman Portal CAT BKN (Bagi Kamu yang ingin latihan jawab soal, langsung Log In saja ya).

Baca Juga: Bocoran SKD CPNS 2021, Ini Link Tryout dan Donwload PDF Soal TWK, TIU dan TKP HOTS Lengkap dengan Kunci Jawaban

Adapun pembahasan soal-soal dilansir dari berbagai sumber.

1. Tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia disebut dengan ....

A. EkstradisiB. RemunerasiC. SuakaD. TransgenerasiE. Deportasi

Jawaban: E

Lainnya:

Ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.

Remunerasi adalah pemberian gaji (payment) kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/ kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempatnya bekerja.

Suaka adalah tempat suci di gereja atau kuil yang letaknya adalah di sekitar tabernakel atau altarnya. Pada masa kini, istilah suaka dapat pula merujuk pada tempat yang aman.

2. Suku Mentawai mendiami daerah..

A. Sumatera BaratB. RiauC. Sumatera SelatanD. Kalimantan TimurE. Kalimantan Barat

Jawaban: A

Suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai.

Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudera Hindia dan secara administratif masuk ke dalam provinsi Sumatra Barat, Indonesia.

3. Ibukota negara Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal..

A. 4 Januari 1946B. 14 Januari 1946C. 4 Januari 1947D. 14 Januari 1947E. 11 Januari 1948

Jawaban: A

Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api.

19 Desember 1948: Bukittinggi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

6 Juli 1949: Yogyakarta

Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949.

Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949.

17 Agustus 1950: Jakarta

RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto.

28 Agustus 1961: Jakarta

Jakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

26 Agustus 2019:

Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. (Wikipedia)

Baca Juga: Jangan Terlalu Senang Dulu Setelah Lolos Passing Grade SKD CPNS, Hanya Peserta-peserta Ini yang Bisa Lolos ke SKB, Simak Ketentuannya

4. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah ...

A. KPKB. MPRC. DPRD. KPUE. Presiden

Jawaban: D

5. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh perdana menteri, hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah ....

A. PresidensialB. ParlementerC. Perdana MenteriD. Ekstra ParlementerE. Konstitusiaonal

Jawaban: B

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatifKekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebutCiri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

6. Dalam kebijakan nasional, pejabat pemerintah tingkat daerah (lokal) berkewajiban menetapkan kebijakan

A. Sosial ekonomiB. PolitikC. Teknis operasionalD. EksekutifE. Administratif

Jawaban: C

7. Suatu Konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau kelompok mengenai sesuatu yang didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut ....

A. Max SchellerB. Nursal LuthC. KluckhoornD. Kamus Ilmiah PopulerE. Nietzche

Jawaban: C

Clyde Kluckhohn mendefinisikan sebuah nilai sebagai: sebuah konsepsi, eksplisit (tersurat) atau implisit (tersirat), merupakan ciri khas seseorang atau karakteristik sebuah kelompok, yang diinginkan/didambakan sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dari berbagai pola tindakan, sarana, dan tujuan akhir.

8. Di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia ialah :

a. Dewi Sartikab. Hasyim Asy’aric. Untung Surapatid. Cipto Mangunkusumoe. Danudirja Setiabudi

Jawaban: C

Untung Surapati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan Tumenggung Pasuruan

Lainnya:

Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966.

Kiai Haji Mohammad Hasjim Asy'arie bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Ashari adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia

dr. Tjipto Mangoenkoesoemo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara ia dikenal sebagai "Tiga Serangkai" yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda

Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 28 Agustus 1950 pada umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.

Baca Juga: Hot News! Imbas Jaringan Internet Telkom Down di Beberapa Wilayah Indonesia, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan Tes SKD CPNS

9. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah

a. DPRb. MPRc. KYd. MKe. MA

Jawaban: D

Mahkamah Konstitusi (MK RI) adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif (kehakiman). Tugas utama MK adalah untuk menguji undang­-undang terhadap Undang­-Undang Dasar (konstitusi) yaitu UUD 1945, atau yang disebut dengan wewenang melakukan constitutional review.

10. Pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Kramat No. 106 Jakarta dipimpin oleh . . . .

A. Sugondo JoyopuspitoB. Muhammad YaminC. A.K. GaniD. Tjio Djien KwieE. Wonsonegoro

Jawaban: A

Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Soegondo Djojopoespito dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia), menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan.

Adapun Kongres Pemuda I diadakan 30 April - 2 Mei 1926. Diketuai oleh Muhammad Tabrani.

11. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia sembilan, kecuali. . . .

A. Mr. Achmad SoebardjoB. Mohammad YaminC. Agus SalimD. Abikusno CokrosuyosoE. Supomo

Jawaban: E

Panitia Sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila.

Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:1. Ir. Soekarno (ketua)2. Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)3. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)4. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)5. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)6. H. Agus Salim (anggota)7. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)9. Mr. Mohammad Yamin (anggota)

Baca Juga: Begini Cara Cek Nilai Tes SKD CPNS 2021, Pantau Hasil Ujian dengan Akses Link Live Score Ini, Lengkap di Semua Tilok BKN

12. Nilai - nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari - hari disebut juga ....

A. Nilai dasarB. Nilai FleksibilitasC. Nilai InstrumentalD. Nilai PraksisE. Nilai Kehidupan

Jawaban: D

Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pengertiannya sebagai berikut :

a. Nilai Dasar Pancasila atau Nilai Ideal Pancasila adalah nilai – nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai – nilai instrumental dan praxis.

b. Nilai Instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar / ideal dimana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam UUD 1945 danperaturan perundang – undangan lainnya.

c. Nilai Praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan / dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari.

13. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal

A. Pembentukan kabinet sangat demokratisB. Jalannya pemerintahan lebih stabilC. Para menteri bertanggung jawab secara kolektifD. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktuE. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat

Jawaban: B

14. Di bawah ini Undang-Undang tentang pemerintah Daerah yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali

A. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1957B. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975C. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1965D. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999E. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1948

Jawaban: D

Undang-Undang yang mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia:

1. UU No. 1 tahun 1945

2. UU No. 22 Tahun 1948

3. UU No. 44 Tahun 1950

4. UU No. 1 tahun 1957

5. UU No. 18 tahun 1965

6. UU No. 19 tahun 1965

7. UU No. 5 tahun 1974

8. UU No. 5 tahun 1979

9. UU No. 22 tahun 1999

10. UU No. 32 tahun 2004

11. UU No. 9 Tahun 2015

Baca Juga: Pecah Telor! Skor Tertinggi SKD CPNS 2021 Tembus 510, BKN Beberkan Kunci Peserta Raih Nilai Maksimal

15. Pertunjukkan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah ?

A. LenongB. MamandaC. LudrukD. KethoprakE. Makyong

Jawaban: A

Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia

Lainnya:

Mamanda: Kalimantan Selatan

Ludruk: Jawa Timur

Kethoprak: Jawa Tengah

Makyong: Melayu

16. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah

A. UU No. 31 Tahun 1999B. UU No. 20 Tahun 2001C. UU No. 15 Tahun 2002D. UU No. 30 Tahun 2002E. UU No. 7 Tahun 2006

Jawaban: D

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kpk.go.id)

17. Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal KAA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun ....

A. 1945B. 1955C. 1959D. 1965E. 1995

Jawaban: B

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.

KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.

Lainnya:

Pelopor KAA

Indonesia: Ali Sastroamidjojo

Pakistan: Mohammad Ali Bogra

India: Jawaharlal Nehru

Sri Lanka: Sir John Kotelawala

Myanmar: U Nu

Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

18. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

A. 1 tahunB. 3 tahunC. 5 tahunD. 7 tahunE. 9 tahun

Jawaban: B

Baca Juga: Kumpulan Soal CPNS 2021, Ada 13 Link Download PDF Soal TWK, TIU dan TKP Lengkap dengan Pembahasan, Yuk Latihan!

19. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya merupakan pengertian dari..A. faktaB. priodisasiC. kronikD. kronologiE. sumber

Jawaban: C

20. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut ..A. customB. jurisprudensiC. treatyD. doktrinE. adat

Jawaban: C

Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya." Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. (Wikipedia)

21. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi.Merupakan bunyi Konstitusi RIS 1949 Pasal ..

A. 1 ayat 1B. 2 ayat 1C. 1 ayat 2D. 2 ayat 2E. 1 ayat

Jawaban: A

22. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah ....

A. objeknyaB. sifat instrumennyaC. strukturnyaD. cara berlakunyaE. jumlah pesertanya

Jawaban: E

Perjanjian Bilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.

Perjanjian Multilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara

23. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Sistem politik ini merupakan ide dari…

A. SoekarnoB. SyahrirC. Amir SyarifudinD. Mohammad HattaE. Agus Salim

Jawaban: D

Menurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya maka negara Indonesia melaksanakannya secara Bebas dan Aktif yang memiliki makna sebagai berikut:

Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timurAktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. (guruppkn.com)

Baca Juga: Tidak Ada Ujian SKD dan SKB, Seleksi PPPK 2021 Beda dari Tes CPNS, Berikut Bocoran Materi, Nilai Ambang Batas dan Jumlah Soalnya

24. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah ....

A. Kapitulasi TuntangB. Perjanjian LinggarjatiC. Perjanjian RenvilleD. Perjanjian San FransiscoE. Perjanjian Kalijati

Jawaban: E

Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia.

Lainnya:

Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (San Francisco Peace Treaty) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco) antara Sekutu dan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952. Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia II.

25. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ...

A. Bertanya kepada PemerintahB. Melakukan penyelidikanC. Melakukan perubahan terhadap RUUD. Mengawasi jalannya pemerintahanE. Ikut serta menetapkan APBN

Jawaban: A

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; ataudugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (dpr.go.id)

Baca Juga: Update 32 Tilok SKD CPNS Kemenkumham 2021, Ini Link Download PDF Jadwal, Nama Peserta dan Lokasi Ujian Lengkap

26. Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal :

A. 28/09/2009B. 29/09/2009C. 30/09/2009D. 1 Oktober 2009E. 2 Oktober 2009

Jawaban: E

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. (Wikipedia)

27. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu:

A. KalvinisB. ReformisC. DemokratisD. KameralisE. Kapitalis

Jawaban: D

Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu.

Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada, secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

28. Peristiwa Perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan ....

A. Hayam WurukB. Gajah MadaC. Raja PajajaranD. BalaputradewaE. Prabu Maharaja Linggabuana

Jawaban: A

Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan raja Majapahit, Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali.

29. Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas - batas yang mengikat secara nyata merupakan pengertian dari ....

A. ModernisasiB. DemokrasiC. GlobalisasiD. IdeologiE. Westernisasi

Jawaban: C

30. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah ....

A. peraturan tentang perbuatan moral yan menjamin keadilanB. peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusiaC. peraturan yang bersifat memaksaD. peraturan yang ditentukan oleh penguasaE. peraturan yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwenang

Jawaban: A

Baca Juga: Hot News! Ramai Peserta CPNS 2021 Pamer Sertifikat SKD di Media Sosial, Begini Cara Unduh SERTIFI-CAT, Klik Link Resmi Ini

(*)