Bos KKB Papua Desak Lukas Enembe Dibebaskan, DPR Minta TNI-Polri dan BIN Turun Tangan Lakukan Hal Ini: Waspadai!

Gridhot.ID - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri, TNI dan BIN bersinergi untuk memperketat kemanandi Papua.

Diketahui, situasi di wilayah Papua memanas setelah beberapa rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Ketegangan saat ini disinyalir datang dari dua pihak, satu berasal dari massa yang tidak puas dengan penangkapan Lukas Enembe yang dilakukan KPK, kedua dari KKB Papua yang disebut memanfaatkan situasi.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengantisipasi setiap potensi ancaman kerusuhan, mengingat situasi di Papua sangat rawan untuk ditunggangi yang bertujuan untuk merusak ketentraman masyarakat di Papua.

"Pertama, Polri saya minta terus lakukan kerja sama dengan TNI dan BIN untuk waspada dengan potensi kericuhan ini."

"Siagakan keamanan maksimal. Karena apapun yang terjadi di Papua sekarang, sangat berpotensi untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang sedari dulu ingin merusak tatanan keamanan dan stabilitas di sana (Papua)," kata Sahroni dalam keterangannya dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (17/1/2023).

Bendahara Umum Partai Nasdem itu mengingatkan agar pengamanan oleh Polri, TNI, dan BIN dilakukan dengan terukur dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

Sebab dirinya ingin operasi ini berjalan lancar dan menghasilkan output yang tepat.

"Jangan sampai ada celah aparat keamanan terjerat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan lain sebagainya. Hindari tindakan berlebih yang jelas tidak diperlukan," tukasnya.

Pentolan KKB Papua Mendadak Bela Lukas Enembe

Sebelumnya, pentolan KKB Papua yakni Benny Wenda mendadak membela Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe.

Baca Juga: Bela Lukas Enembe di Kasus Suap, OC Kaligis Minta Ketua KPK Tanggung Jawab Jika Hal Ini Menimpa Kliennya: Perhatikan Hak Asasi

Tokoh OPM yang berada di Inggris itu menyuarakan pembelaan untuk Lukas Enembe yang ditangkap KPK.

Benny Wenda mengunggah permintaan pembebasan Lukas Enembe di Twitter @Benny Wenda, Jumat (13/1/2023).

Dalam unggahan itu, Benny mengatakan bahwa Lukas Enembe bukan koruptor.

"Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe yang ditangkap karena tuduhan korupsi palsu."

"Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya," tulis Benny.

Ia juga menulis kalimat-kalimat provokatif yang menyatakan bahwa Lukas menentang pembagian provinsi baru di Papua.

"Perlakuan Enembe tak lepas dari sikapnya yang semakin vokal menentang kebijakan kolonial Indonesia di Papua Barat."

"Dia menentang pembagian Indonesia atas Papua Barat menjadi provinsi-provinsi baru, taktik memecah belah dan menguasai yang dirancang untuk mencuri sumber daya alam kita," tulis Benny.

Aksi Benny Wenda yang mendadak getol membela Lukas Enembe ini menimbulkan tanda tanya besar, ada hubungan apa mereka sebenarnya?

Menanggapi tuntutan Benny Wenda ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD memilih untuk tidak ambil pusing.

Melansir Tribunnews.com, Mahfud mengatakan, kasus Lukas tidak ada hubungannya soal separatisme, apalagi dengan Benny Wenda.

Baca Juga: Bos KKB Papua Ada di Inggris, Istri Lukas Enembe Pilih Diam Seribu Bahasa soal Dugaan Aliran Dana ke OPM, KPK: Kami Akan Dalami

Kasus Lukas ini murni persoalan korupsi.

"Nggak, enggak ikut Benny Wenda," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2022).

"Enggak. (Separatis) itu urusan politik, itu lain lagi. (Urusan Lukas Enembe) Nggak ada kaitan dengan Benny Wenda atau urusan separatis lain."

"Terserah dia saja. Kita nggak mau tahu (soal postingan) Benny Wenda itu," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud juga menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada Lukas telah sesuai dengan aturan.

"(Penangkapan Lukas Enembe) ini sudah sesuai proses hukum dan lama. Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas Enembe dan gengnya," sambung Mahfud.

Baca Juga: Diborong KKB Papua dari PGN, Ini Jenis 4 Senjata Laras Panjang yang Gagal Diselundupkan Dua Oknum Mahasiswa di Boven Digoel

(*)