GridHot.ID - Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak Rabu (13/1/2021) lalu.
Proses vaksinasi tahap pertama ini dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air dengan mengedepankan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Namun tampaknya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, justru stres memikirkan vaksinasi tahap pertama terhadap tenaga kesehatan ini.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini sudah lebih dari 132.000 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin Covid-19.
Jumlah ini merupakan akumulasi dari sembilan hari pelaksanaan vaksinasi, yakni sejak 14 Januari 2021 hingga hari ini, Jumat (22/1/2021).
"Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi sudah mencapai lebih dari 132.000 orang," ujar Nadia dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Jumlah itu berasal dari 13.525 fasilitas kesehatan yang tersebar di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah itu setara dengan 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan.
"Yang tentunya jumlah ini adalah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi pada tahap awal ini," tutur Nadia.
Menurut dia, di tahap pertama, Kemenkes sudah menyebarkan undangan pelaksanaan vaksinasi kepada 598.483 tenaga kesehatan dari target 1,4 juta tenaga kesehatan.
Sementara itu, sisanya, yakni sebanyak 888.282 tenaga kesehatan juga sudah diberi undangan yang sama pada 21 Januari 2021.
"Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama maka kemungkinan mereka berada di kelompok kedua," kata Nadia.
Namun, Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masih ada 11 persen tenaga kesehatan yang belum bisa menjalani vaksinasi Covid-19.
Penyebabnya, karena kondisi tekanan darah mereka tinggi saat akan disuntik vaksin.
"Yang 11 persen itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia itu tidak sehat. Tenaga kesehatannya saja ada yang tidak bisa divaksinasi," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
"Saya jadi stress juga. Gara-gara saat mengukur tensi darahnya tinggi. Entah karena dia (tenaga kesehatan) deg-degan karena mau disuntik atau karena apa?" ucapnya.
Budi menyebut akan segera menyelesaikan kendala ini. Selain itu, dia pun menyebut ada 4 persen tenaga kesehatan tidak bisa divaksin karena memiliki komorbid (penyakit penyerta).
Namun, menurut dia jumlah empat persen tenaga kesehatan yang memiliki komorbid itu terbilang kecil.
Sehingga secara total saat ini ada 15 persen tenaga kesehatan yang tertunda atau ditolak suntik vaksin.
"Sekitar 15 persen tenaga kesehatan itu batal atau tertunda disuntik vaksin. Ini bikin saya sedih," kata dia.
Kapok gunakan data Kemenkes
Selain itu, Budi juga mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dia pun akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi.
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current (terkini). Ambil data KPU, base-nya untuk masyarakat," tuturnya.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ucap Budi.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tuturnya.
Respons KPU
Sementara itu, pihak KPU juga mengaku sudah membahas rencana penggunaan daftar pemilih sebagai basis data program vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes.
Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, sudah ada sudah satu kali pertemuan dengan Kemenkes terkait pembahasan itu.
"KPU prinsipnya siap mendukung upaya itu. Sudah ada sekali pertemuan daring antara KPU dengan Kemenkes membahas perihal data pemilih," ujar Viryan kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).
Viryan menuturkan, daftar pemilih pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020 memang baru digunakan dan proses pendataannya berbasis kondisi nyata di lapangan.
Akan tetapi, pembahasan lebih lanjut soal teknis penggunaan data pemilih akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
"Pembahasan teknis dimungkinkan pada pertemuan lanjutan, prosesnya seperti bagaimana," kata Viryan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes... (*)