Lembaga tersebut juga meminta Komisi HAM di PBB dan Pemerintah Australia agar mendorong Indonesia membatalkan semua tuduhan kepada Veronica, serta melindungi kebebasan untuk melaporkan apa yang terjadi di Papua.
Di akun Facebook, Veronica pernah mengatakan mendapat intimidasi dan menganggap kepolisian Indonesia telah melakukan "pembunuhan karakter" terhadap dirinya.
Pekan lalu, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga yang akan menyalurkan dana bantuan ke negara-negara miskin, khusunya di kawasan Pasifik.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan di Australia, karena Indonesia adalah negara terbesar kedua penerima dana pembangunan Australia setelah Papua Nugini untuk bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan pemerintahan.
"Bisa jadi langkah ini adalah sebagai upaya pemerintah Indonesia "meredam dukungan di negara-negara Pasifik kepada Papua dan Papua Barat," kata Veronica kepada ABC.
(*)
Source | : | abc net,ABC Australia |
Penulis | : | Candra Mega Sari |
Editor | : | Candra Mega Sari |
Komentar