Skenario Penangkapan Djoko Tjandra Hanya Diketahui Segelintir Orang, Kapolri Idham Azis Bongkar Kelicikan Joker: Pelototan Masyarakat Sangat Efektif

Dari Bandara Halim, Djoko kemudian dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Terkait penangkapan Djoko Tjandra yang sudah buron selama 11 tahun itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya sama sekali tidak kaget.

Baca Juga: Saat Takbir Idul Adha Berkumandang, Koruptor Kelas Kakap Djoko Tjandra Resmi Ditangkap, Ini Sosok yang Meringkus Sang Buronan, Dapat Perintah Langsung dari Presiden Jokowi

Sebaliknya, Mahfud menyebut dirinya sudah tahu sejak beberapa hari lalu Djoko Tjandra akan ditangkap.

Bahkan, ia menyebut operasi penangkapan Djoko sudah dirancang sejak 20 Juli 2020, saat Komjen Listyo mendatangi kantornya untuk membeberkan skenario penangkapan.

"Saya tidak kaget, karena operasi ini sudah dirancang sejak tanggal 20 Juli. Saat itu saya mau mengadakan rapat lintas kementerian dan aparat penegak hukum untuk buat rencana penangkapan," kata Mahfud dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (31/7/2020).

Baca Juga: Kongkalikongnya Makin Kelihatan, Kini Beredar Foto Pengacara dan Djoko Tjandra Disebut Melobi Jaksa Pinangki , Kejagung Lakukan Ini

”Sebelum rapat dimulai, rapat itu saya rencanakan jam 05.30 sore, tapi siangnya sekitar jam 11.30 Kabareskrim datang ke kantor saya melapor, polisi siap melakukan langkah-langkah dan sudah punya skenario yang harus dirahasiakan” imbuhnya.

Mahfud mengatakan, selain dirinya, pihak yang tahu skenario penangkapan Djoko Tjandra itu adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Idham Azis, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Sehingga hanya empat orang yang tahu skenario operasi penangkapan itu.

”Yang tahu pada waktu itu menurut Kabareskrim hanya Kapolri, Presiden, dan Menko Polhukam. Malam itu juga Kabareskrim berangkat ke Malaysia tanggal 20 itu," lanjutnya.

Baca Juga: Jadi Buronan Gara-gara Kelakuan Korupsinya, Djoko Tjandra Disebut Tak Pernah Berhenti Mencari Keadilan Demi Nama Baiknya, Kuasa Hukum Sebut Kliennya Tak Bakal Mau Balik ke Indonesia Kecuali Syarat Ini Terpenuhi