Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.
Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.
"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.
Prediksi reshuffle
Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.
Salah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Menurut Arya, peristiwa ini bakal jadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.
Apalagi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun.
Apalagi, sekitar lima bulan lalu Jokowi juga sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di depan para menterinya.
Namun, ancaman itu belum dieksekusi Jokowi hingga saat ini.
Source | : | Wartakotalive.com |
Penulis | : | None |
Editor | : | Siti Nur Qasanah |
Komentar