Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak untuk divaksin.
Ribka bahkan mengatakan dirinya lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin.
"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan dikutip dari Tribunnews.com.
Ribka juga menyebut bahwa vaksin tidak boleh dipaksakan sebab melanggar hak asasi manusia (HAM).
Lembaga Populi Center pernah mengungkap hasil survei terkait kesediaan masyarakat soal vaksin Covid-19.
Survei dilakukan pada 21-30 Oktober 2020 terhadap 1.000 responden di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.
Source | : | Kompas.com,Tribunnews.com,Kompas TV |
Penulis | : | Candra Mega Sari |
Editor | : | Candra Mega Sari |
Komentar