Akui Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, Menkes Budi Sadikin: Kami Memastikan Ini Bukan Hanya Melindungi Keluarga, Tapi Seluruh Rakyat

Gridhot.ID -Pemerintah Indonesia mulai vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1/2021) yang diawali dari Presiden Jokowi.

Vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada Presiden Jokowi adalah vaksin Sinovac yang berasal dari China.

Sinovac sudah bisa digunakan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin ini.

Baca Juga: Sputnik V Siap Mendarat di Indonesia, Rusia Selangkah Lebih Cepat Siapkan Vaksinnya, Kedubes Negeri Beruang Merah Sudah ke BPOM Lakukan Pendaftaran

BPOM menyatakan bahwa vaksin Sinovac telah lulus uji keamanan dan keampuhan.

Meski begitu,masih ada masyarakatIndonesia yang tidak yakin bahkan menolak divaksin Covid-19.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada pihak yang tidak mau divaksin.

Menkses pun mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

"Memang belum semua merasa yakin dengan vaksin atau cocok dengan mereka," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (13/1/2021) dilansir dari Kompas TV.

Menurut Budi, vaksin selain public good yang penggunaannya harus hati-hati, juga berfungsi sebagai for good public.

Baca Juga: Dihubungi Langsung oleh Istana, Raffi Ahmad Jadi Penerima Vaksin Covid-19 Pertama, Manajer: Sudah Terdaftar

Instagram @raffinagita1717

Raffi Ahmad menjai salah satu penerima vaksin Covid-19 bersama Presiden Jokowi

"Jadi vaksin bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi keluarga, rakyat dan manusia di dunia," tambahnya.

Budi menyatakan akanterus meyakinkan masyarakat agar mau divaksinasi karena hal itu fitrah manusia.

"Saya ajak dan yakinkan fitrah sebagai manusia. Ini kembali kepada bapak dan ibu sendiri. Tugas kami memastikan, mengajak, dan meyakinkan bahwa ini bukan hanya melindungi keluarga, tapi seluruh rakyat dan umat manusia."

Menurut Budi, apabila vaksin Covid-19 tidak tercapai maka target herd immunity juga tidak tercapai

Sebelumnya,anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak untuk divaksin.

Ribka bahkan mengatakan dirinya lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin.

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan dikutip dariTribunnews.com.

Baca Juga: Di Israel Empat Orang Meninggal Dunia Sementara Ratusan Lainnya Dinyatakan Positif Setelah di Suntik Vaksin Corona, Kok Bisa?

Ribka juga menyebut bahwa vaksin tidak boleh dipaksakan sebab melanggar hak asasi manusia (HAM).

Lembaga Populi Center pernah mengungkap hasil survei terkait kesediaan masyarakatsoal vaksin Covid-19.

Survei dilakukan pada 21-30 Oktober 2020terhadap 1.000 responden di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

"Kita sudah menanyakan apakah mau diberikan vaksin oleh pemerintah? Ini juga hasilnya dalam beberapa hal tidak menggembirakan juga. Ada 60 persen mengatakan bersedia dan 40 persen menyatakan tidak bersedia," kata peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam diskusi virtual, Sabtu (19/12/2020) dikutip dari Kompas.com.

Rafif menerangkan 40 persen masyarakat mengungkap alasan penolakan atau tidak bersedia menerima vaksin karena risiko kesehatan.

Baca Juga: Demi Vaksin Corona Gratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia, Pemerintah Harus Rogoh Kocek Lebih dari Rp 74 Triliun, Begini Kata Sri Mulyani

"Karena mereka khawatir dengan aspek kesehatan. Itu jawaban mayoritas 46,5 persen yang tidak bersedia," ujarnya.

Selanjutnya, ada 15,2 persen yang menjawab alasan lain yaitu karena mereka tidak percaya vaksin menyembuhkan.

Sisanya sebanyak 13,3 persen menjawab alasan karena tidak dapat memastikan apakah vaksin halal atau tidak.

(*)